MA Putuskan Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Ini Respons KPU

INDOPOS.CO.ID - Gagalnya penerapan PKPU No 20/2018, yang mengatur mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri jadi calon legislatif (caleg) karena dikalahkan judicial review oleh Mahkamah Agung (MA), tidak membuat lembaga pemilu itu patah arang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya jurus baru ’menjegal’ para caleg mantan koruptor tersebut. Yakni, rencana mengumumkan 40 nama caleg itu ke publik. Efektifkah?

Meski baru sekedar wacana, tapi rencana KPU mengumumkan nama-nama 40 caleg mantan koruptor itu sebagai upaya memberikan hak politik pemilih dalam keterbukaan informasi data para calon baik capres/cawapres maupun caleg. Hal ini juga merupakan upaya pendidikan politik bagi masyarakat.

Anggota KPU RI Ilham Saputra menuturkan, rencana pengumuman ini bermula ketika koleganya, Wahyu Setiawan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kunjungan singkat pada Rabu (7/11) itu,  lembaga penyelenggara pemilu ini mendapat masukan untuk mengumumkan 40 orang mantan pasien KPK itu.

”(tapi) persoalannya kami belum memastikan (rencana), itu masih wacana. Apakah kemudian kami mau memberikan catatan khusus kepada mantan koruptor itu atau tidak,” kata Ilham saat ditemui di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (14/11).

Ia menegaskan, pihaknya masih melakukan kajian terhadap rencana tersebut seperti mengenai mekanisme pengumuman serta waktunya. Ilham menjelaskan, KPU mempunyai beberapa opsi untuk melakukan pengumuman. Bisa saja nantinya status mantan napi koruptor itu dilampirkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang dipajang di setiap TPS. 

Selain itu, opsi pengumuman dilakukan dari awal juga bisa dilakukan. Kata Ilham, mulai dari sekarang KPU bisa mengumumkannya melalui website resmi KPU atau melalui sosialisasi yang dilakukan jajarannya di daerah.

”Kami akan putuskan segera. Kalaupun kami putuskan, kami sepakat dengan itu (mekanisme), kami akan mengumumkannya. Nah ini belum kami putuskan," tegas pria asal Aceh itu.

Meski begitu, Ilham berpandangan bahwa pengumuman lebih efektif dilakukan melalui sosialisasi atau dalam DCT daripada melalui website. Sebab, tidak semua pemilih bisa mengakses internet. Di sisi lain, pengumuman lewat website juga mengharuskan bekas koruptor itu harus menyatakan kesediaannya dicantumkan.

Kemudian KPU juga bakal mencarikan payung hukum dari rencananya kali ini. "Bisa saja kami buat aturan tambahan, entah apapun namanya itu bisa kita ubah PKPU, juknis, itu bisa kami carikan dasar hukumnya. Masih wacana. Segera kami godok," jelas Ilham.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mendukung penuh usulan yang datang dari KPK tersebut. Bahkan, ia mendesak KPU untuk segera melakukan pembahasan rencana yang menuai pro-kontra tersebut. Ia menilai, hal ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi untuk membangun integritas pemilu. 

”Kami tidak ada persoalan, sebab itu adalah informasi publik yang publik berhak tahu dan mengingatnya," ujar Donal. Pria lulusan Universitas Andalas Padang ini berpandangan, meski wacana ini tidak diatur secara jelas, namun KPU bisa mengambil payung hukumnya dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Kemudian bisa saja nantinya diwujudkan dalam PKPU. "Tapi teknisnya bisa saja langsung diumumkan saja, tidak ada masalah menurut saya. Kan tidak mesti kemudian ada panduan untuk menginformasikan itu. Tidak bisa juga dilarang karena tidak ada aturan yang melarangnya juga. Jadi sesuatu yang bisa dieksekusi dan bisa dilaksanakan," paparnya.

Donal menegaskan, pengumuman bekas caleg koruptor ke publik penting direalisasikan untuk membangun kesadaran pemilih bahwa informasi ini agar mereka mengetahui track record calon wakil rakyat yang pernah terlibat kejahatan kerah putih. Lalu, kata dia, output yang dihasilkan adalah bisa mempengaruhi hasil pilihan mereka terhadap orang orang tertentu. 

Lebih jauh lagi, Donal sendiri belum bisa melihat apakah aturan ini dalam praktiknya bisa menyadarkan masyarakat dari bahaya memilih caleg bekas napi koruptor atau tidak. Sebab, rencana ini baru perdana dilakukan di Tanah Air. 

”Kami belum bisa melihat praktiknya, ini kan perdana. Kita bisa memperbandingkan praktiknya kalau pengumuman ini juga tidak dilakukan di Pemilu 2014. Nah kita bisa melihat pengumuman nara pidana kemudian terpilih atau tidaknya. Hari ini kan belum," tegasnya.

 

Bawaslu Setuju Asal..

Sementara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkesan setengah-setengah dalam mendukung upaya ini. Lembaga yang dipimpin oleh Abhan itu mendukung semangat rencana tersebut, dengan catatan asalkan tidak menabrak peraturan perundang-undangan. 

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, secara regulasi, rencana KPU ini tidak diatur dalam undang undang alias tidak ada aturan yang mewajibkan KPU melakukan pengumuman. Namun di lain sisi, tidak ada pula aturan yang melarang KPU melakukan pengumuman. Bawaslu berada pada posisi menegakkan aturan perundangan, tidak bisa membatasi KPU untuk melakukan hal tersebut.

”Saya kira Bawaslu sudah menyatakan secara tegas bahwa kami juga mempunyai semangat yang sama tapi memang secara regulasi ada hal yang memang belum diatur secara eksplisit tentang itu, jadi tidak bisa langsung kami membatasi hal itu," cetus Dewi.

Ia menjelaskan, wacana ini sebenarnya merupakan upaya KPU dari awal tahapan Pemilu yang menginginkan partai politik tidak mencalonkan bekas penjahat koruptor nyaleg. Tapi, kata Dewi, sebagaimana diketahui, rencana ini tidak diatur oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan dasar KPU melangkah.

Jadi, Dewi menilai ini bagian dari semangat yang ingin Arief Budiman dan anak buahnya wujudkan dengan cara lain yakni agar ada informasi yang tersampaian ke publik. Ia mengatakan, sebenarnya setiap mantan koruptor yang nyaleg sudah mengumumkan statusnya melalui media.

”Jadi asumsi kami, publik sudah mengetahui dari pemberitaan itu. Mungkin saja dikhawairkan karena pengumuman itu kan tidak dijangka waktu ya. Kalau bagi kami, mendukung semangat tersebut asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Tapi kan mungkin ini bagian dari pendidikan politik yang dilakukan KPU makanya sepanjang apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kami dukung," tuntas Dewi.

 

Kertas Suara Tak Boleh Diskriminatif

Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Zaki Mubarok mendukung rencana pengumuman 40 caleg mantan koruptor itu. Dia juga menyarankan agar pengumuman dilakukan KPU melalui dua media secara masif. Yakni media massa dan alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho.

Alasannya, informasi itu diperlukan agar masyarakat tak terkecoh dengan pilihan para wakil rakyat yang pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. ”Ini merupakan kebijakan yang baik. Masyarakat butuh transparansi mengenai siapa saja caleg yang pernah terjerat kasus korupsi,” terangnya, Rabu (14/11).

Apalagi, masyarakat menghendaki Pemilu 2019 bersih dan transparan. ”Jangan diberi tanda di surat suara, nanti akan menstigma pemilih mencoblos mereka. Bisa pakai media online, televisi, radio, koran, sampai spanduk atau baliho. Biar terus diingat masyarakat, karena yang nyaleg banyak,” paparnya.

Menurutnya juga, langkah pengumuman nama mantan koruptor yang mencalonkan diri ini tidak melanggar aturan. Sebab, dalam aturan PKPU yang tidak diperbolehkan larang mantan koruptor mencalonkan diri, sedangkan penguman itu tak diatur dalam aturan tersebut.

”Jika ini untuk kepentingan umum dan banyak orang diperbolehkan. Mana ada yang tahu kalau caleg eks koruptor ini tidak berulah lagi setelah terpilih. Yang dirugikan pasti konstituen partai itu sendiri,” ujar Zaki.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengingatkan agar KPU berhati-hati menyikapi usulan penandaan khusus bagi Caleg mantan narapidana korupsi di surat suara. Itu dikhawatirkan penandaan tersebut akan menguntungkan eks koruptor tersebut.

Dan juga penandaan ini harus memiliki payung hukum. ”Dalam aturan nama caleg di kertas suara tidak boleh diskriminatif. Makanya harus hati-hati dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kalau dibuat penanda di surat suara seolah menjadi tanda yang harus dicoblos,” jelasnya.

Selain itu Cecep juga menyarankan, KPU untuk meminta izin dari partai politik yang menaungi para mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Karena pengumuman nama puluhan eks koruptor ini akan menyeret nama parpol tersebut. Sehingga aksi ini akan memperburuk nama partai tersebut.

”Nah, itu rentan gugatan lagi. Jadi posisi delik hukumnya yang harus dicermati, karena akan membuat kegaduhan. Jika sudah ada izin dari parpol maka akan ada mekanisme pengumuman nama caleg ini,” paparnya.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Satya Arinanto menuturkan, jika kebijakan KPU mengumumnkan nama caleg mantan koruptor  dilakukan akan menimbulkan dua pokok persoalan. Yakni memicu gugatan pidana dan perdata atas regulasi tersebut.

Karenanya,  kata dia juga, hal itu akan membut nama caleg yang pernah terlibat kasus korupsi ini tercemar. Sehingga mereka pun akan kembali melakukan perlawanan. ”Pasti ada upaya hukum yang mereka lakukan. Persoalannya mantan ex koruptor ini sudah menjalani hukuman mereka. Nah seharusnya ada kebijakan lain yang dilakukan KPU agar parpol mencabut nama-nama mantan koruptor ini biar tak nyaleg,” tuturnya.

Ditambahkan Satya, KPU harus segera mengeluarkan aturan baru untuk mengumumkan nama mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat tersebut. Hal itu untuk menekan polemik terhadap aturan pencalonan diri seseorang dalam parlemen.

(jaa/cok)

TOPIK BERITA TERKAIT: >#news-in-depth

 

Source : https://www.indopos.co.id/read/2018/11/15/155649/awas-serangan-balik-caleg-mantan-koruptor

Awas, Serangan Balik Caleg Mantan Koruptor
[LIMITED STOCK!] Related eBay Products