MA Minta Menhub Budi Karya Cabut Aturan Transportasi Online

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan peninjauan kembali (PK) terkait putusan gugatan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. MA memutuskan mencabut peraturan terkait transportasi online tersebut.

Upaya hukum PK itu diajukan oleh sejumlah warga yakni Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho dan Rahmatullah Riyadi. Sebelumnya MA telah mencabut Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 setelah digugat warga. Namun, Menhub kemudian membuat Permenhub baru Nomor 108, dan kembali digugat.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon: 1. Daniel Lukas Rorong, 2. Hery Wahyu Nugroho, 3. Rahmatulah Riyadi tersebut untuk sebagian," seperti dikutip dalam amar putusan yang dilansir di situs resmi MA, Kamis (13/9).

Majelis hakim agung yang memutus perkara tersebut yakni, Supandi dengan hakim anggota Sudaryono dan Irfan Fachruddin.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e; Pasal 27 ayat (1) huruf d 3. Pasal 27 ayat (1) huruf f; Pasal 27 ayat (2); Pasal 38 huruf a; Pasal 38 huruf b; Pasal 38 huruf c; Pasal 39 ayat (1); Pasal 39 ayat (2); Pasal 40; Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2; Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2; Pasal 48 ayat (11) huruf a angka 3;Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3; Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 2; Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3; Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b; Pasal 57 ayat 10 huruf a angka 2; Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2; Pasal 65 huruf a; Pasal 65 huruf b; Pasal 65 huruf c; Pasal 72 ayat (5) huruf c Permenhub Nomor 108, merupakan pemuatan ulang materi muatan norma yang telah dibatalkan pada 20 Juni 2017.

Permenhub tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Atas dasar itu, majelis hakim meyakini tidak sah dan tidak berlaku umum.

"Memerintahkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk mencabut: Pasal 6 ayat (1) huruf e; Pasal 27 ayat (1) huruf d Pasal 27 ayat (1) huruf f; Pasal 27 ayat (2); Pasal 38 huruf a; Pasal 38 huruf b; Pasal 38 huruf c; Pasal 39 ayat (1); Pasal 39 ayat (2); Pasal 40; Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2; Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2; Pasal 48 ayat (11) huruf a angka 3; Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3; Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 2; Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3; Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b; Pasal 57 ayat 10 huruf a angka 2; Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2; Pasal 65 huruf a; Pasal 65 huruf b; Pasal 65 huruf c; Pasal 72 ayat (5) huruf c," putus majelis.

Selain mencabut pasal-pasal dari Permenhub Nomor 108 tersebut, majelis hakim juga menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon yakni Pasal 27 ayat (1) huruf c; Pasal 28 ayat (1); Pasal 28 ayat (2); Pasal 28 ayat (3); Pasal 28 ayat (4); Pasal 28 ayat (5); Pasal 65 huruf d; Pasal 65 huruf e;Pasal 80 Permenhub Nomor 108.

"Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta," demikian putusan MA.

(rdw/JPC)

Source : https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/09/2018/ma-minta-menhub-budi-karya-cabut-aturan-transportasi-online

MA Minta Menhub Budi Karya Cabut Aturan Transportasi Online
MA Cabut Aturan Taksi Online, Ini Kata Organda
Aturan Taksi Online Dicabut Merugikan Konsumen?
Mau Bikin Aplikasi Saingan Go-Jek, Menhub: Kita Matangkan Dulu
Aturan Transportasi Online Dicabut MA, Ini Komentar Grab
Grab Masih Kaji Putusan MA Cabut Permen Soal Transportasi Online
Apa Kabar Rencana Pemerintah Bikin Aplikasi Saingan Go-Jek Cs?
Timses Jokowi-Ma'ruf Kebut Pembentukan TKD di Tingkat Kabupaten/Kota
[LIMITED STOCK!] Related eBay Products