Kemenhub Susun Lagi Aturan Baru Untuk Taksi Online

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menuntaskan pembuatan aturan mengenai taksi daring (online). Sebelum aturan diberlakukan, Ditjen Perhubungan Darat menguji publik aturan angkutan sewa khusus tersebut di enam kota besar.

Uji publik untuk menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tersebut telah dilakukan di Makassar, Surabaya, Medan, Batam, Bandung, dan Jogjakarta.

Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya memperhatikan keluhan berbagai pihak selama menyusun aturan baru taksi daring tersebut. Dalam penerapan nanti, diharapkan tidak ada lagi gejolak dari pihak-pihak yang kurang puas terhadap regulasi yang disusun. "Harapannya, (aturan tersebut) akan diterima oleh semua pihak," ujar Budi kemarin (11/11).

Menurut dia, di PM baru tersebut akan ada yang berbeda. Yakni, harus ada pengaturan standar pelayanan minimal (SPM) dalam kendaraan angkutan sewa khusus. "Sehingga baik pengemudi maupun penumpang terjamin aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanannya," ucapnya kemarin.

Komponen yang disempurnakan, antara lain, terkait fisik pengemudi dan waktu kerja, kapasitas angkut kendaraan, fasilitas utama, dan pakaian pengemudi. Selain itu, aksesibilitas, keteraturan, dan waktu pelayanan atau jam kerja pengemudi.

Dalam PM baru tersebut juga diatur masalah tarif, yang nanti ditetapkan batas bawah dan batas atas. Batasan tarif itu telah ditentukan dalam peraturan Dirjen (perdirjen).

Untuk wilayah I di Sumatera, Jawa, dan Bali, tarifnya Rp 3.500-Rp 6.000 per kilometer. Untuk wilayah II Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, tarif batas bawah Rp 3.700 dan batas atas Rp 6.500 per kilometer. "Tarif ini ditetapkan oleh Dirjen Hubdat, kepala badan, serta gubernur sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangan masing-masing," ucapnya.

Biaya tersebut tidak saklek. Untuk menjamin usaha angkutan sewa khusus, besaran biaya pokok dapat dievaluasi secara berkala paling lama setiap enam bulan.

"Sementara terkait sanksi terhadap pelanggaran ASK, diatur klasifikasi pelanggaran ringan, sedang, dan berat, baik denda maupun sanksi administrasi, kewenangan pemberian sanksi, serta bentuk-bentuk sanksi," tutur Budi.

Dalam uji publik yang dimulai sejak pekan lalu, Kemenhub mengundang beragam unsur seperti perwakilan polda, kepala dinas provinsi maupun kabupaten/kota, DPP Organda, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kemenhub juga mengajak Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), perwakilan aplikator, akademisi, serta perwakilan aliansi pengemudi untuk berpartisipasi. 

(lyn/c10/agm)

Source : https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/12/11/2018/kemenhub-atur-standar-pelayanan-minimal-untuk-taksi-online

Kemenhub Atur Standar Pelayanan Minimal untuk Taksi Online
Kemenhub Minta Aplikator Taksi Online Sediakan 'Tombol Darurat'
Revisi Regulasi Baru Taksi Online
Menhub Minta Sopir Taksi Online Tak Unjuk Rasa dengan Tutup Jalan
Jawa Barat Berikan Usulan di Rancangan Permenhub Taksi Online
Kemenhub Gelar Uji Publik RPM Angkutan Sewa Khusus di 6 Kota Besar
Regulasi Baru Angkutan Online Diuji Publik
Jakartaku Sayang Jakartaku Malang
[LIMITED STOCK!] Related eBay Products